Perjanjian Batutulis

Megawati Soekarnoputri masih bungkam tentang Perjanjian Batutulis yang menimbulkan gugatan tentang moralitas kepemimpinannya. Kalau saya berada pada posisinya, barangkali saya akan melakukan yang serupa. Menari dengan ketukan kendang orang lain yang asing dari kebiasaan sendiri sama saja dengan menyanyikan lagu ber-genre tertentu dengan iringan musik yang beraliran beda.

Ayat Setan?

¹Drama politik dalam sidang paripurna DPR RI Sabtu (31 Maret 2012) lalu pada akhirnya menghasilkan tambahan ayat 6a pada Pasal 7 RUU APBN-P 2012. Oleh para oposan, ayat itu diberi label ‘ayat abal-abal’, ‘ayat selundupan’, bahkan ‘ayat setan’. Bahkan sebelum naskah undang-undang itu diberi nomor dan ditandatangani Presiden, loket pendaftaran judicial-review di Mahkamah Konstitusi sudah didatangi mereka yang berniat meminta sembilan hakim MK untuk mengujinya.

Hak Prerogatif

Sistem pemerintahan presidensial memberikan kewenangan prerogatif yang melekat pada jabatan presiden. Dengan demikian, hak prerogatif presiden – dalam catatan ini – untuk memilih para pembantunya, tak pernah perlu diributkan. Tapi republik ini ternyata makin suka menikmati tontonan, juga yang sengaja dipertunjukkan guna mengesankan bahwa presiden adalah seorang yang tak sembrono atau grusa-grusu memilih. Semua calon menteri diaudisi, harus menjalani fit and proper test di hadapan Presiden dan Wakil Presiden RI, juga dites kesehatan jiwa-raganya. Dan karena sudah jadi tontonan publik, maka membaca, menonton, dan ikut berkomentar untuk dibaca maupun ditonton adalah sesuatu yang wajar (dan mungkin juga diharapkan).

Pilpres 2009

Pemungutan suara sudah 10 hari lewat. Penghitungan cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei nyaris serupa: Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2009 tampaknya memang berlangsung hanya satu putaran dengan pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai pemenang kontestasi capres-cawapres tahun ini. Para kandidat lain pun tampaknya sudah bersiap-siap tak disebut sebagai pemenang (kurang suara). Benarkah demikian? Sabar sajalah. Tunggu sampai KPU mengumumkan hasil Pilpres 2009 sesuai kewenangan konstitusionalnya. Lembaga-lembaga survei yang paling dekat dengan hasil penghitungan manual (real-count) KPU tentu akan mendapatkan credit-point tambahan dalam rekam jejak masing-masing. Sedangkan yang meleset, sudah jelas nasibnya. 🙂

Ajaran Gereja Katolik bagi Politisi Katolik

Para aktivis katolik awam sering terdengar geram akan ‘kelambanan’ hirarki tentang gerakan politik yang merupakan keniscayaan dalam negara demokratis. Tetapi mereka sering lupa bahwa sesungguhnya Gereja Katolik telah memiliki dasar-dasar politik praktis yang mereka perlukan untuk berperan serta aktif dalam kancah politik yang memperjuangkan kesejahteraan umum (Salus populi est suprema lex).

Dalam konteks keindonesiaan, politisi katolik diharapkan memahami bahwa menjadi 100% orang katolik dan orang Indonesia tak mengharuskan orang-orang Indonesia yang beragama katolik untuk memiliki partai inklusif. Menjadi garam dan pelita di tempat masing-masing berada jauh lebih bermakna ketimbang bergulat dengan kepentingan yang sesaat terdengar hebat namun tak bergema sepanjang masa.

Berpolitik: Mengapa?

Manusia adalah makhluk individu, sosial dan insan politik. Sejak dalam kandungan, manusia telah dikaruniai Tuhan hak yang sangat mendasar yang disebut hak kodrati atau hak azasi manusia. Hak itu tidak dapat dikurangi atau diminta oleh orang lain, karena jika diberikan kepada orang lain, sifat kemanusiaan akan hilang. Hak hidup, hak bersuara, hak merdeka, misalnya, pada dasarnya harus diberikan dan atau dilaksanakan sendiri oleh setiap orang.

Partai Politik

Keberadaan partai politik adalah keniscayaan di dalam negara demokratis. Aneka kehendak, sikap politik seluruh rakyat harus diperhatikan dan disalurkan. Namun hal itu mustahil dilakukan satu demi satu. Partai politik bertugas mengumpulkan, mengolah, menyusun, memandu dan merumuskan kehendak rakyat.

Dalam karya monumentalnya Dasar-Dasar Ilmu Politik, Prof. Miriam Budiardjo (1988) menyatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusional – untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.