• warn risa

    Tautan ke beberapa berkas yang terlampir di sini - untuk sementara - dinonaktifkan. Harap maklum.

  • Asih-Asah-Asuh

    hallo

    The meaningful life can result only from the experience of love and this implies commitment and dedication to another.

    We are each gifted with an enormous but unique potential. However, in our rendezvous with destiny, we have to take chances, run risks, get rejected and be hurt, be knock down and get back up on our feet.

    The only real failure is the one from which we learn nothing.

    Goodfinders are those who look for and find what is good in themselves, in others, and in all situations of life.

    Love person, use things! This is the truth that will set us free.

  • "Anda belum hidup sukses hari ini kecuali telah melakukan sesuatu bagi seseorang yang takkan pernah dapat membalas budi Anda." (John Bunyan)

  • Arsip

  • Kategori

  • Ublemkalen

    Juli 2008
    S S R K J S M
        Agu »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Ublemeta

  • Ublemstat

    • 1,793,833 klik
  • Since 2009

    free counters

Mau atau Malu Korupsi?

156x117_crimeOrang bilang, korupsi di Indonesia sudah membudaya. Mohammad Hatta, misalnya, pernah mengatakan bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari kebudayaan kita. Mau korupsi, tidak malu. Malu korupsi, tidak mau. Upaya pemberantasan gencar dilakukan. Banyak koruptor sudah ditangkap, diadili, dipenjarakan. Mampukah berbagai contoh hasil upaya kreatif dan selektif itu memberikan efek jera? Tampaknya tidak. Sekurang-kurangnya, belum.

Peringkat Korupsi Negara-Negara ASEAN

ipk1Indeks Persepsi Korupsi Negara-Negara ASEAN

ipk2Sumber: Transparency International

Tingkat Kejujuran Lembaga Publik

(Mulai dari yang paling jujur hingga yang paling korup)

ipk3Sumber: Laporan Akhir Studi Diagnostik Mengenai Korupsi di Indonesia – Februari 2003 yang diterbitkan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia.

Responden:

  • 1.500 ibu/ anggota rumah tangga biasa berusia 18-55 tahun, mewakili 14 provinsi
  • 400 pengusaha dari perusahaan di tujuh sektor industri di delapan kota
  • 650 pejabat pemerintah dari 8 departemen, 7 dinas infrastruktur, 4 layanan sosial di 28 lembaga pemerintahan

Saat baru memulai masa kepresidenannya, Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, bersamaan dengan pencanangan Gerakan Nasional Pemberantasan dan peringatan Hari Pemberantasan Korupsi Sedunia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/12/2004). “Korupsi telah merambah hampir semua sektor. Praktik-praktik korupsi telah merendahkan harkat dan martabat bangsa. Kita dijuluki bangsa korupsi,” ujarnya dalam kesempatan tersebut. Penyebab kegagalan pemberantasan korupsi menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: 1) Salah urus dan salah kelola negara; 2) Kurang tindakan nyata; 3) Demokrasi yang buruk.

Arena rawan korupsi dan penyimpangan: pendapatan negara, penyusunan dan penggunaan anggaran, hubungan pengusaha dan penguasa, bisnis keluarga pejabat, pengadaan barang, penjualan aset negara, negosiasi proyek besar, pembayaran serta penerimaan pajak dan cukai, penghitungan dan penerimaan laba BUMN, pendaftaran calon pegawai (termasuk Polri dan TNI), pengurusan perizinan.

Butir-butir Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi:

  1. Seluruh pejabat negara segera melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  2. Bantu KPK dalam pelaporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan laporan kekayaan.
  3. Tingkatkan kualitas pelayanan publik melalui standarisasi pelayanan dan hapuskan pungutan liar.
  4. Laksanakan Keppres No.80/2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai pemborosan.
  5. Terapkan hidup sederhana dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak pada keuangan negara.
  6. Beri dukungan maksimal terhadap upaya penindakan korupsi yang dilakukan Polri, kejaksaan, dan KPK dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin terhadap saksi/ tersangka.
  7. Tingkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif.

Khusus kepada:

  • Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas mengkaji dan mengujicobakan pelaksanaan sistem E-Procurement yang dapat digunakan bersama oleh instansi pemerintah.
  • Menkeu mengawasi masalah perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak dan anggaran bukan pajak untuk menghilangkan kebocoran.
  • Kepala Bappenas menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009, berkoordinasi dengan departemen, unsur masyarakat, serta KPK.
  • Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara: 1) Siapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik; 2) Siapkan rumusan kebijakan untuk penerapan prinsip tata kepemerintahan yahng baik pada pemda, lembaga pemerintah nondepartemen dan departemen; 3) Kaji perbaikan sistem kepegawaian negara; 4) Koordinasikan, monitor, dan evaluasi pelaksanaan inpres.
  • Menteri Hukum dan HAM: 1) Siapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi pemberantasan korupsi; 2) Siapkan rancangan undang-undang yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberantasan korupsi; 3) Mendiknas untuk menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku antikorupsi.
  • Menteri Negara Komunikasi dan Informasi untuk menggerakkan dan menyosialisasikan pendidikan antikorupsi.
  • Jaksa Agung dan Kepala Polri untuk optimalkan upaya penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara: 1) Cegah dan beri sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan jaksa; 2) Tingkatkan kerja sama dengan instansi lain.
  • Gubernur dan Bupati/ Walikota: 1) Terapkan prinsip dan tata kepemerintahan yang baik; 2) Tingkatkan pelayanan publik; 3) Bersama DPRD cegah kemungkinan terjadi kebocoran keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD.

Penelitian Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia (lihat tabel Tingkat Kejujuran Lembaga Publik) antara lain juga menunjukkan:

  • Hampir separuh (48%) pegawai negeri telah menerima pembayaran tidak resmi.
  • 70% pegawai Departemen Perumahan menerima pembayaran tidak resmi.
  • 66% pegawai Departemen Perindustrian dan Perdagangan menerima pembayaran tidak resmi.
  • 59% pegawai yang mengurusi pembelian/ pengadaan barang adalah koruptor.
  • 56% pegawai Badan Pertanahan, kehutanan dan pemerintahan lokal adalah koruptor. (Jurnal Aksara, Tempo 19 Februari 2001)

Efektifkah Inpres No.5 Tahun 2004 itu? Agaknya, peraturan atau undang-undang sudah mencukupi, baik kuantitas maupun kualitasnya. Pidato dan atau klaim sudah banyak diucapkan. Tapi, upaya pemberatasan korupsi ternyata masih megap-megap di jalur adu cepat dan hebat dengan korupsi itu sendiri. Mengapa demikian? Haryatmoko dalam buku Etika Politik dan Kekuasaan (2003) menyatakan bahwa telah terjadi banalisasi (menjadikan biasa) praktik korupsi sehingga masyarakat permisif atas korupsi yang terjadi mulai dari istana hingga kelurahan, sejak orang lahir sampai mati, dari tempat ibadah hingga ke toilet. Salah satu kelemahan dalam menghadapi masalah korupsi di Indonesia ialah hanya terfokus pada hukum positif. Dengan kekuatan uang, prosedur hukum telah berubah fungsi menjadi rehabilitasi korupsi.

  • Koruptor tidak pernah merasa bersalah karena korupsi sudah dianggap sebagai kebiasaan.
  • Tidak ada sanksi hukum (pelaku mudah lolos dari jerat hukum).
  • Korban korupsi tidak berwajah.
  • Mekanisme silih atas kejahatan: 1) Kesalahan kriminal, terjadi jika seorang dianggap bersalah karena melanggar hukum positif. Dalam praktiknya di Indonesia, banyak koruptor bebas karena perangkat hukum gagal menjerat pelaku; 2) Kesalahan metafisik, dialami saat pelaku merasa bersalah di hadapan Tuhan. Untuk menutupi rasa bersalah itu, koruptor menyumbangkan sebagian hasil korupsi untuk pembangunan rumah ibadat atau berziarah ke tempat-tempat suci, berbuat amal, menyantuni; 3) Kesalahan moral; 4) Kesalahan politik.

Di sini, pelapor bisa jadi tersangka dan atau segera kehilangan hak-hak pribadinya. Kalau tak berani sendiri melaporkan tindak pidana korupsi atau indikasinya catatlah beberapa LSM antikorupsi ini untuk membantu Anda (konon, karena tak berkewenangan,🙂 justru bisa lebih dipercaya untuk menindaklanjuti – dan tetap mau menjadikannya action plan sebelum ada perubahan yang nyata untuk menyelesaikannya – daripada langsung kepada pasukan superbody bentukan pemerintah yang ditengarai masih suka tebang pilih untuk menyenangkan penguasa): Indonesia Corruption Watch, Government Watch, Procurement Watch, Parliament Watch, Presidential Watch, Bali Watch, Malang Corruption Watch, etc.

Begitulah. Orang bilang, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Maka, pemberantasannya pun memerlukan cara-cara yang luar biasa pula. Minyak wangi paling mahal pun hanya sekejap menyembunyikan kebusukan. Menyepuh besi berkarat dengan emas murni adalah tindakan menggelikan.

Orang bilang, sapu yang kotor tak efektif untuk membersihkan lantai yang kotor. Tak usah heran bila pertanyaan abadispmop2 “Quis custodiet custodem?” (Siapa mengawasi pengawas?) tak pernah terjawab secara memuaskan. Aturan dan undang-undang baru hebat jika mengikat juga yang membuat. Dengan demikian, pelanggaran oleh orang yang tahu dan mau tak boleh diselesaikan secara kekeluargaan. Sangatlah menakjubkan, orang yang baru menjabat beberapa bulan, kekayaan pribadinya meningkat pesat, cepat berlipat di bawah tumpukan dokumen yang memerlukan tandatangan. Rumah dikasih nama jadi istana atau puri yang bisa beranak di sana dan di sini karena sumbangan datang pula dari kanan maupun kiri. Padahal ada juga orang bijak yang bilang, jika negeri ini dipimpin orang-orang jujur dan benar, rakyat yang terkenal permisif akan bersedia berkorban lebih banyak untuk kejayaan negeri. Ibaratnya, jangan minta orang lain mengikat pinggang jika pinggang sendiri bebas kian lebar sehingga tak ada ikat pinggang normal yang muat untuk melingkari perut yang cenderung tak pernah kenyang. Kalau saja orang mau malu berbuat korup, ia hanya perlu mengembangsuburkan kemauan itu dalam dirinya sendiri. Tapi kalau saya mau dan Anda tidak, atau kita mau dan dia atau mereka tidak, capeee deeehhh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: