• warn risa

    Tautan ke beberapa berkas yang terlampir di sini - untuk sementara - dinonaktifkan. Harap maklum.

  • Asih-Asah-Asuh

    hallo

    The meaningful life can result only from the experience of love and this implies commitment and dedication to another.

    We are each gifted with an enormous but unique potential. However, in our rendezvous with destiny, we have to take chances, run risks, get rejected and be hurt, be knock down and get back up on our feet.

    The only real failure is the one from which we learn nothing.

    Goodfinders are those who look for and find what is good in themselves, in others, and in all situations of life.

    Love person, use things! This is the truth that will set us free.

  • "Anda belum hidup sukses hari ini kecuali telah melakukan sesuatu bagi seseorang yang takkan pernah dapat membalas budi Anda." (John Bunyan)

  • Arsip

  • Kategori

  • Ublemkalen

    November 2008
    S S R K J S M
    « Okt   Des »
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
  • Ublemeta

  • Ublemstat

    • 1,787,671 klik
  • Since 2009

    free counters

Negara Hukum

Gagasan negara hukum berasal dari Eropa, bertujuan melindungi hak-hak azasi manusia. Kelahirannya merupakan reaksi positif terhadap negara kekuasaan. Kelahiran negara hukum juga merupakan realisasi pelaksanaan teori Kedaulatan Hukum yang pertama kali dikemukakan oleh Prof.Mr. H. Krabbe dalam bukunya yang berjudul “Die Modern Staat Idee” dan “Die Lehre der Rechts-souveranitet”. Teori Krabbe itu kemudian didukung pula oleh Leon Duguit dan F.J. Stahl. Istilah negara hukum sendiri baru diperkenalkan pertama kalinya oleh Rudolf von Gneist, seorang profesor di Universitas Berlin.

Sudarisman Purwa Kusuma, SH berpendapat bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum. Penyelenggara negara menjalankan kekuasaan sebagai alat dari hukum dan terikat oleh hukum. Y.C.T. Simorangkir, SH berpendapat bahwa suatu negara disebut negara hukum apabila tindakan dari yang berwajib, penguasa (pemerintah) secara tegas ada dasar hukumnya, ada pasal-pasal peraturan yang menjadi dasarnya. Pelaksanaannya pun dapat dipertahankan dengan alat-alat pemaksa negara.

Paham negara hukum telah ada pada abad XVIII, dipelopori oleh Immanuel Kant (1724-1804). Pada masa itu yang dimaksud negara hukum adalah negara yang mengatur masalah keamanan dan ketertiban di dalam negara berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan urusan ekonomi dan sosial diserahkan kepada inisiatif masyarakat. Negara hukum yang demikian itu kemudian disebut negara hukum dalam arti formal, sempit, klasik, murni atau negara hukum penjaga malam (nightwatcher), sebab negara tidak ikut campur dalam urusan kesejahteraan rakyat. Keadaan itu menimbulkan gejala liberalisme pada bidang politik dan kapitalisme pada bidang ekonomi.

Perkembangan kedua paham itu (liberalisme dan kapitalisme) merangsang tumbuhnya dua teori, yaitu teori negara kesejahteraan (welfare state) atau sosialisme demokrasi dan teori sosialisme komunis. Menurut teori negara kesejahteraan, negara hukum adalah negara yang segala tindakannya didasarkan pada hukum – baik tertulis maupun tidak tertulis – dengan kewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Teori ini kemudian disebut negara hukum modern, negara hukum dalam arti luas, negara hukum material.

Tipe negara hukum

Tipe Anglo Saxon (Inggris, Amerika) yang berintikan ajaran rule of law dan harus memenuhi dua syarat:

  • Supremacy of Law, artinya hukum diberi kedudukan yang tertinggi:
  • Hukum berkuasa penuh terhadap negara dan rakyat;
  • Negara tidak dapat dituntut apabila bersalah (the state can do no wrong), hanya oknum pejabat negara yang mungkin bersalah dan dapat dihukum;
  • Hukum tidak dapat diganggu (tidak boleh ada campur tangan) selain oleh Supreme Court (Mahkamah Agung).
  • Equality before the Law, artinya semua orang – baik pejabat pemerintah maupun rakyat biasa – berkedudukan sama di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi subyek hukum. Ini merupakan pencerminan dari pendirian liberalisme-individualisme, kebebasan individu, kebebasan berpikir, etc.

Tipe Eropa Kontinental (Jerman, Belgia, Belanda, Skandinavia) adalah negara berkedaulatan hukum yang menempatkan negara sebagai subyek hukum, tidak ada bedanya dengan subyek hukum lainnya.

Unsur negara hukum

F.J. Stahl mengemukakan empat unsur negara hukum:

  • hak-hak dasar manusia (hak azasi manusia);
  • pembagian kekuasaan;
  • pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
  • peradilan tata usaha dan perselisihan.

A.V. Dicey mengemukakan unsur-unsur Rule of Law dalam arti klasik, mencakup:

  • supremasi aturan-aturan hukum (Supremacy of Law); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum jika ia melanggar hukum;
  • kedudukan yang sama dalam hukum (Equality before the Law);  berlaku kesetaraan hukum bagi orang biasa maupun pejabat negara;
  • terjaminnya hak azasi manusia oleh konstitusi, undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Musyawarah Nasional III – Persahi, Desember 1966, menetapkan bahwa unsur negara hukum adalah:

  • pengakuan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan;
  • peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh kekuasaan/ kekuatan lain apa pun;
  • jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukum dapat dipahami, dilaksanakan dan pelaksanaannya aman; artinya berlaku azas legalitas, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dihukum apabila ada hukum yang mengaturnya dan sudah ditetapkan sebelum perbuatan dilakukan.

Prinsip-prinsip negara hukum

International Commission of Jurists dalam Konferensi Bangkok tahun 1965 mengemukakan bahwa syarat-syarat atau prinsip-prinsip terselenggaranya pemerintahan demokratis di bawah rule of law adalah:

  • Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara/ prosedur untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
  • Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and inpartial tribunal);
  • Pemilihan umum yang bebas;
  • Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
  • Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi;
  • Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education).

Ikrar Tema Tahun 1955 dari International Commission of Jurists:

  • Negara harus tunduk kepada hukum;
  • Pemerintah harus menghormati hak-hak individu di bawah rule of law;
  • Hakim harus dibimbing oleh rule of law, melindungi dan menjalankannya tanpa takut dan tanpa berpihak, menentang setiap campur tangan pemerintah, partai-partai politik dan pihak mana pun.

Prof. Oemar Seno Adji, SH dalam Simposium “Indonesia Negara Hukum 1966” mengemukakan konsep pokok negara hukum, yaitu:

  • Perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia;
  • Azas legalitas;
  • Hakim yang bebas dan tidak memihak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip negara hukum adalah: azas pengakuan dan perlindungan hak-hak azasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, azas legalitas, pembagian kekuasaan, kedaulatan rakyat, konstitusional, demokrasi.

Satu Tanggapan

  1. thx ea uda ngBantu bGdh,,,

    Sama-sama. Senang bisa membantu.🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: