• warn risa

    Tautan ke beberapa berkas yang terlampir di sini - untuk sementara - dinonaktifkan. Harap maklum.

  • Asih-Asah-Asuh

    hallo

    The meaningful life can result only from the experience of love and this implies commitment and dedication to another.

    We are each gifted with an enormous but unique potential. However, in our rendezvous with destiny, we have to take chances, run risks, get rejected and be hurt, be knock down and get back up on our feet.

    The only real failure is the one from which we learn nothing.

    Goodfinders are those who look for and find what is good in themselves, in others, and in all situations of life.

    Love person, use things! This is the truth that will set us free.

  • "Anda belum hidup sukses hari ini kecuali telah melakukan sesuatu bagi seseorang yang takkan pernah dapat membalas budi Anda." (John Bunyan)

  • Arsip

  • Kategori

  • Ublemkalen

    April 2012
    S S R K J S M
    « Okt   Des »
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  
  • Ublemeta

  • Ublemstat

    • 1,793,833 klik
  • Since 2009

    free counters

Ayat Setan?

1Drama politik dalam sidang paripurna DPR RI Sabtu (31 Maret 2012) lalu pada akhirnya menghasilkan tambahan ayat 6a pada Pasal 7 RUU APBN-P 2012. Oleh para oposan, ayat itu diberi label ‘ayat abal-abal’, ‘ayat selundupan’, bahkan ‘ayat setan’. Bahkan sebelum naskah undang-undang itu diberi nomor dan ditandatangani Presiden, loket pendaftaran judicial-review di Mahkamah Konstitusi sudah didatangi mereka yang berniat meminta sembilan hakim MK untuk mengujinya.

2Sidang paripurna DPR RI yang disiarkan langsung oleh media televisi menyatakan wajah demokrasi kita. Diwarnai walk-out Fraksi Partai Hanura dan Fraksi PDI-P, teriakan protes, gerudukan, celetukan yang mencemooh, pimpinan sidang yang tak berwibawa dan sebagainya, telah menjadikannya tontonan yang tampaknya sulit dimengerti pemirsa sebagai teladan berdemokrasi Pancasila.

3Sementara itu, aksi demonstrasi para pemuda, buruh dan kalangan lain yang merepresentasikan kehendak masyarakat luas pun merebak bersamaan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Rencana itu tampaknya harus berhasil, sehingga ribuan polisi diturunkan untuk mengamankannya. Ribuan anggota TNI pun dijagakan di sekitar sarana vital dan strategis. Karena fungsinya yang berbeda, tak mengherankan para anggota TNI itu bersenjata lengkap, seolah-olah sedang berjuang membela bangsa dan negara di medan perang.

Ayat setan?

4Keputusan DPR RI melalui pemungutan suara (voting) sah. Selanjutnya, ditandatangani atau tidak oleh Presiden, UU APBN-P itu berlaku 30 hari sejak diterima Pemerintah yang dalam sidang lalu diwakili oleh Menteri Keuangan. Mungkin karena kacaunya sidang di dalam gedung DPR dan aksi ekstraparlementer, pelanggaran tata tertib DPR oleh para anggota DPR sendiri terabaikan. Pimpinan sidang, Ketua DPR RI, meminta ‘penjelasan’ salah seorang ahli hukum dari fraksinya sendiri, yang memelintir makna temporal kata ‘sejak’ dalam peraturan tata tertib DPR. Mayoritas anggota tampaknya tidak peduli (mungkin karena sudah terbiasa melanggar peraturannya sendiri berdasarkan kekuatan jumlah dan berlindung pada sidang paripurna sebagai forum tertinggi) tentang frasa yang mengikutinya. Inisiatif RUU APBN-P 2012 dari Pemerintah itu diserahkan kepada DPR pada tanggal 29 Februari 2012, jauh lebih cepat daripada biasanya (UU No.22 tentang APBN 2012 disahkan pada tanggal 24 November 2011). Jangka waktu pembahasan yang ditentukan tata tertib semestinya sudah terpenuhi pada tanggal 29 Maret 2012. Sementara itu, sidang paripurna diketahui berlangsung pada tanggal 30-31 Maret 2012. ‘Penjelasan ahli hukum’ yang diminta pimpinan sidang ‘memberikan kelonggaran waktu’ hingga tanggal 6 April 2012 karena RAPBN-P 2012 itu baru dibahas di DPR mulai tanggal 6 Maret 2012.

5Sebelum mengetuk palu untuk memberikan kesempatan melakukan lobi, pimpinan sidang tidak menyatakan batas waktunya. Maka, pimpinan fraksi-fraksi yang partainya tergabung dalam Setgab Koalisi bisa leluasa meninggalkan rekan-rekan mereka, terutama yang beroposisi terhadap pemerintah, selama lebih dari lima jam. Alangkah hebat perjuangan wakil-wakil rakyat itu! Mereka memperjuangkan kemaslahatan rakyat dalam rapat-rapat yang panjang dan pasti melelahkan. Maka pantaslah rakyat memaklumi besaran gaji mereka dan fasilitas-fasilitas negara yang mereka nikmati, termasuk kunjungan-kunjungan berlabel studi banding ke luar negeri yang tak pernah jelas manfaatnya.

6Meskipun sebelumnya sudah dapat diduga, munculnya Ayat 6a sebagai opsi baru ditawarkan pimpinan sidang setelah ada protes. Masyarakat luas menyaksikan bahwa ketidakmampuan manajerial rapat yang dipertontonkan pimpinan sidang justru menjadi nilai tambah yang pada akhirnya melahirkan keputusan penerimaan Ayat 6a itu oleh mayoritas anggota DPR RI.

7Sebagai lembaga politik yang telah melaksanakan tugas pengesahan RAPBN-P menjadi APBN-P 2012, DPR RI dengan tegas memutarbalikkan janji-janji manis orang perorang anggotanya ketika diwawancarai media sebelum dan sesudah sidang. Kecuali Fraksi PKS, seluruh fraksi Setgab Koalisi termasuk Fraksi Partai Demokrat pada akhirnya memilih opsi usulan Fraksi Partai Golkar yang sudah dikumandangkan melalui empat butir pernyataan lentur partai tersebut sehari sebelumnya. Ada pertukaran kepentingan dalam lobi antarfraksi? Diakui atau tidak, masyarakat belajar banyak dari perilaku para politikus kita!

Menunggu fatwa MK

8Pasal 7 Ayat 6: “Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.” disetujui semua fraksi di DPR RI. Namun, setelah lobi fraksi-fraksi Setgab muncullah Ayat 6a yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi apabila harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude-oil Price/ ICP) 15% di atas 105 dollar AS selama enam bulan terakhir.

9Secara materiil, pengujian gugatan tentang Ayat 6a itu mungkin akan dihadapkan pada Pasal 33 (terutama Ayat 2 dan 3) UUD 1945 yang menegaskan: “(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Telah diwacanakan pula untuk mengujinya terhadap Pasal 28D Ayat 1: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dalam catatan ini pencatat menambahkan kemungkinan pengujiannya terhadap Pasal 28I Ayat 2: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” terutama apabila pembatasan penggunaan BBM bersubsidi menyebabkan adanya diskriminasi terhadap pembeli eceran BBM bersubsidi hanya berdasarkan kendaraan yang sedang digunakannya.

10Secara formil, mengingat kemunculannya yang mengejutkan, barangkali Ayat 6a itu akan dihadapkan pada UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang bukan ranah MK. Sebagaimana telah disebutkan, munculnya opsi Ayat 6a tanpa menghapus atau mengubah ketentuan Ayat 6 agar ayat itu ‘hadir’ mengalir lazim dalam satu kesatuan produk undang-undang, mengejutkan dan memberikan gambaran kepada rakyat tentang perilaku tambal sulam legislatores kita dalam pembentukan undang-undang.

11Alasan pemerintah untuk mempercepat pembahasan RUU APBN-P 2012 adalah kekhawatiran akan jebolnya anggaran oleh fluktuasi harga BBM dunia. Bahwa harga BBM selayaknya naik atau bahkan hingga mendekati atau sama dengan nilai keekonomian karena kelangkaannya, atau kebutuhan pemerintah untuk lebih leluasa mendanai belanja negara, tampaknya lebih dipahami oleh para ahli ekonomi. Namun, tak sedikit pula yang menolak alasan tersebut. Pemerintah sesungguhnya tak perlu membuat rakyat merasa bingung dan takut negaranya akan bangkrut karena utang luar negeri yang membengkak bersamaan dengan klaim nilai APBN yang berlipat ganda dibandingkan dengan era sebelum reformasi, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (entah siapa yang menikmati) beserta rangkaian keberhasilan lainnya dengan menjadikan kenaikan harga BBM bersubsidi sebagai ‘harga mati’.

12Terlepas dari hiruk pikuk ekstraparlementaria dan drama pengambilan keputusan politik di parlemen yang selayaknya membuat bangsa ini khawatir terhadap nilai demokrasinya sendiri, kini semua pihak memandang penuh harap kepada MK untuk memutuskan yang terbaik sesuai dengan kesejatian ruh bangsa dan negara kita.

Awam membaca

13Benarkah Ayat 6a itu bertentangan dengan UUD 1945? Jika pengujian yang dilakukan MK menghasilkan jawaban positif, maka kemungkinan akan ada saran perbaikan Ayat 6 atau peleburan keduanya menjadi satu ayat saja. Dalam APBN 2012 – dengan besaran subsidi BBM yang telah disetujui – pemerintah bertekad takkan menaikkan harga BBM bersubsidi. Tekad itu mungkin dimaksudkan sebagai cemeti untuk memotivasi aparatnya agar bekerja cerdas dan keras bagi rakyat. Jika baru beberapa bulan berjalan, pemerintah sudah meminta percepatan pembahasan RAPBN-P 2012, tentu ada alasan yang patut. Benarkah APBN akan jebol? Tidakkah ada alasan lain yang disembunyikan dari publik? Pertanyaan terakhir ini terbaca wajar, karena pemerintah yang jujur akan lebih dipercaya rakyat dalam suka dan duka bangsa.

14Apabila jawaban MK negatif, terlepas dari apa pun selain norma konstitusi, argumen bahwa harga minyak mentah Indonesia – kendati dipengaruhi juga oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia – alias ICP ditentukan sendiri oleh pemerintah barangkali akan jadi diskursus yang menarik. Demikian pula dengan ikhwal impor minyak mentah yang dilakukan oleh pihak ketiga.

15Selayaknya MK juga mempertimbangkan ruang gerak yang memadai bagi tindakan cepat-tepat oleh pemerintah dalam pengelolaan anggaran, terutama yang berkaitan dengan fluktuasi harga minyak mentah dunia, sebagaimana dimaksudkannya dalam amar putusannya tentang UU Migas. Jika pemerintah boleh meminta percepatan pembahasan RUU APBN, mengapa parlemen tidak boleh meminta agar naik-turunnya harga eceran BBM dirundingkan bersama, guna menghindari – antara lain – turunnya kebijakan populis sekadar meraih simpati rakyat menjelang pemilu – atau sebaliknya – agar bisa berbagi kepentingan? Resistensi kenaikan harga BBM bersubsidi tampaknya bukan hanya karena masalah ekonomi, melainkan juga dan justru bersifat politis. Jika ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahnya diabaikan, maka politisasi kebijakannya pun merupakan keniscayaan.

16Apakah Ayat 6a itu menyebabkan ketidakpastian hukum? Jawaban terhadap pertanyaan ini – dari para pihak yang berbeda pendapat – merupakan bahan belajar bagi masyarakat luas. Demikian pula kehadiran Ayat 6a yang menegasikan Ayat 6 tanpa menghapus atau mengubahnya. Konon, atas nama kepentingan rakyat, Ayat 6 disetujui semua legislatores. Atas nama kepentingan rakyat pula, Ayat 6a disetujui kekuatan penuh fraksi-fraksi Setgab kecuali Fraksi PKS. Jika ayat yang sudah disepakati dijadikan opsi lagi bersama dengan opsi lain, jelaslah drama politik parlemen kita dimainkan dengan skenario yang amburadul. Demikian pula – jika digunakan untuk membenarkan perilaku sebagian legislatores kita – azas hukum bahwa ketentuan yang lahir kemudian secara otomatis ‘mematikan’ ketentuan sebelumnya sangat mungkin tak lebih dari upaya mencari pegangan ketika kaki sudah tak lagi tegak berdiri menyangga kebenaran.

17Ayat 6 dan Ayat 6a berada dalam satu pasal. Ayat 6 tidak menyebutkan adanya perkecualian sebagaimana ‘diatur’ dalam Ayat 6a sedemikian hingga Pasal 7 merupakan satu ‘paket’ yang beres isi dan bungkusnya. Apabila azas hukum tersebut digunakan sekadar upaya pembenaran, semakin jelaslah wajah pembentukan hukum di parlemen kita. Tidak apa-apa, sebab kita sudah punya MK yang bertugas menilai dan memoles wajah produk undang-undang di hadapan cermin konstitusi? Sebenarnya, apakah yang sedang dikejar oleh pemerintah melalui sepak terjangnya bersama fraksi-fraksi Setgab, sehingga UU APBN 2012 harus segera disusul dengan RUU APBN-P 2012? Sebagai rezim yang dicap mengutamakan pencitraan, bukankah kebijakan menaikkan harga eceran BBM bersubsidi tanpa alasan yang terterima, jelas bukan bedak dan atau gincu bagi wajahnya? Barangkali ada bedak dan gincu merk lain yang lebih menjanjikan perbaikan penampilannya, atau minimal, membuatnya semakin percaya diri dan kepentingan lain di sebaliknya.

Indonesia!

18Penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi yang direncanakan terjadi pada tanggal 1 April 2012 segera disusul dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi. Harga Pertamax – yang disebut-sebut bermutu lebih tinggi ketimbang produk yang dijual di SPBU asing – naik melebihi harga yang tercantum di SPBU-SPBU milik pemodal asing. Disparitas harga yang sangat signifikan menyebabkan banyak kendaraan diisi dengan BBM bersubsidi. Maka beredarlah foto-foto dan tayangan media mengabarkan gejala itu. Komentar pun bersahutan – justru – di antara para selebritas politik kita, bahkan ada fatwa yang mengharamkannya pula.

19Muncul pula usulan produk Premix, yang akan dijual lebih rendah dari harga BBM nonsubsidi namun lebih tinggi dari harga BBM bersubsidi. Tampaknya pemerintah kita sedang kalap, sedangkan rakyat selalu hanya diminta bersabar menantikan saatnya ngalap berkah. Yang tak sudi sabar, cenderung menjadi alap-alap dan sebagian lainnya diam-diam tiada hentinya nilep hak rakyat!

Padahal, semestinya rakyat akan lebih mudah diajak bersetuju naik bila … dan tak sekadar pokoknya tak setuju karena … Pilar-pilar berbangsa dan bernegara kita sedang goyah oleh gempa politik yang dipertontonkan para elitnya sendiri!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: