Hak Prerogatif

Sistem pemerintahan presidensial memberikan kewenangan prerogatif yang melekat pada jabatan presiden. Dengan demikian, hak prerogatif presiden – dalam catatan ini – untuk memilih para pembantunya, tak pernah perlu diributkan. Tapi republik ini ternyata makin suka menikmati tontonan, juga yang sengaja dipertunjukkan guna mengesankan bahwa presiden adalah seorang yang tak sembrono atau grusa-grusu memilih. Semua calon menteri diaudisi, harus menjalani fit and proper test di hadapan Presiden dan Wakil Presiden RI, juga dites kesehatan jiwa-raganya. Dan karena sudah jadi tontonan publik, maka membaca, menonton, dan ikut berkomentar untuk dibaca maupun ditonton adalah sesuatu yang wajar (dan mungkin juga diharapkan).

Demokrasi

Menurut Abraham Lincoln (Presiden AS ke-16), demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat (Democracy is government of the people, by the people and for the people). Azas-azas pokok demokrasi dalam suatu pemerintahan demokratis adalah:

• pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya melalui pemilihan wakil-wakil rakyat untuk parlemen secara bebas dan rahasia; dan
• pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia.

Bentuk Pemerintahan

Menurut ajaran klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan atas jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya (baca keterangan berikut), yaitu:

1. Monarkhi, akan menimbulkan Tirani
2. Aristokrasi, akan menimbulkan Oligarkhi
3. Demokrasi, akan menimbulkan Anarkhi